KSAD Meminta Pegawai Di Jajaranya Mendukung IKN dan tidak berbicara aneh-aneh di Grup WA

Jakarta - Kepala Staf Umum Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdul Rahman mengulangi peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang percakapan di Grup WhatsApp Dalam Ruangan (WAG) TNI-Polri, yang dia tolak untuk disampaikan ke negara. modal. Dudung meminta pimpinan TNI mendukung pemerintah dan tidak membicarakan rencana transfer IKN.

Jendral Dudung mengatakan saat Konferensi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Rapim di Angkatan Darat. Tempat, Jalan Vetran, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2022).

KSAD Dudung menegaskan keputusan pemerintah sudah final, sehingga TNI juga bersiap memindahkan markasnya ke Kalimantan Timur (Kaltim). Dodong melanjutkan, "Ini final. Jadi apapun yang terjadi ke depan, TNI akan mengikuti dan kami juga akan bersiap untuk pindah ke Kalimantan."

KSAD Jendral Dudung akan memerintahkan seluruh Komandan Satuan di TNI untuk menyesuaikan pembicaraan di grup WA antar prajurit. Dia mengingatkan TNI akan kesetiaannya kepada presiden yang merupakan panglima tertinggi.

"Soal kedisiplinan militer di Grup WA, yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan meyakinkan semua komandan unit di sini. Ya, dukung pemerintah, jangan sampai ada yang mengatakan hal-hal aneh. Jika kita setia kepada presiden atau komandan kita di kepala, ”pungkas Dudung.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengimbau grup Whatsapp (WAG) di lingkungan TNI-Polri untuk disiplin. Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya membaca percakapan tersebut di WAG TNI-Polri.

"Hal-hal kecil juga tapi kita harus mulai disiplin di grup WA. Saya lihat (percakapan) di grup WA (TNI-Polri), kata Jokowi, karena Benny (dianggap) baik-baik saja, jadi hati-hati."

Hal itu disampaikan Jokowi kepada jajaran TNI-Polri pada rapat pimpinan TNI-Polri (Rapim) 2022 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (1/3). Pertemuan PNI dan PULI tahun 2022 mengusung slogan "PNI dan PULI siap mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural".

Jokowi mengingatkan agar pembicaraan di WAG yang tidak sesuai dengan disiplin TNI-Polri boleh dilanjutkan. Ia mencontohkan, salah satu pembicaraan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.

"Kalau ini dibiarkan dan terus, hati-hati. Misalnya kalau bicara IKN (ibu kota negara), 'Saya tidak setuju, apa itu IKN'. (transfer IKN) diputuskan oleh pemerintah dan disetujui oleh Jokowi," terangnya. .”

Jokowi berulang kali menegaskan soal kedisiplinan di jajaran TNI-Polri tidak bisa dibicarakan. Jokowi mengaku membaca percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG.

Jokowi mengatakan, "Dalam kekhususan PNI dan POLIE tidak bisa membantah. Kalau sipil silakan. Apalagi di grup WA, mudah dibaca, saya membacanya," kata Jokowi.